Oleh Jacob Ereste
GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia terus menggulung dan melantak seperti air bah — akibat kondisi dan situasi ekonomi yang tidak kunjung membaik, bahkan cenderung makin memburuk. Tidak hanya melanda sektor pekerjaan tertentu saja, tapi kini telah melanda pekerja jurnalis televisi, seperti yang terjadi pada PT. Intermedia Capital Tnk, induk perusahaan PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) yang dialami 57 karyawan sebagai bagian dari strategi efisiensi.
Arhya Winastu Satyagraha, Direktur Intermedia Capital mengakui adanya PHK massal di divisi produksi ANTV, katanya, setelah melalui pertimbangan yang matang serta sikap hati-hati. Tentu ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis untuk mengubah struktur biaya dan fixed cost supaya tetap relevan dan kompetitif dengan persaingan yang makin ketat, ujarnya kepada pers Rabu, 25 Desember 2024.
Langkah efisiensi ini, imbuhnya, bertujuan memperbaiki struktur biaya sekaligus menjaga stabilitas keuangan ANTV dan MDIA.
Hasil pendapatan yang menurun sebesar 21 persen dari Rp615 miliar pada kuartal III tahun 2024 menjadi Rp483 miliar. Setelah itu bisa membalikkan kerugian menjadi laba bersih Rp100 miliar. Angka ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya (2023) yang didera kerugian Rp62 miliar.
Kondisi dan situasi keuangan sejumlah perusahaan lainnya — tak hanya di sektor penerbitan– utama di sektor industri jauh lebih parah dan gawat, sehingga tidak sedikit yang (terpaksa) tutup dan mem-PHK buruh dalam jumlah yang cukup banyak.
Laporan resmi dari pemerintah, katanya, baru 80 ribuan di Indonesia. Sementara yang tidak tercatat boleh jadi lebih banyak dari jumlah yang dilaporkan.
Soalnya pun, laporan yang diperkecil jumlahnya ini — biasa — untuk sekadar menenteramkan kegundahan publik — karena akan menimbulkan akses buruk seperti tindakan kejahatan yang mulai menggejala muncul di mana-mana dalam berbagai bentuk dan model penipuan hingga judi online yang menandai sulitnya lapangan kerja.
Celakanya, pemerintah cq Kementerian Ketenagakerjaan tak berbuat apa-apa, kecuali sibuk memantau proses PT. Sritex yang sudah banyak merumahkan tenaga kerjanya.
Artinya, fungsi dan tugas Kementerian Ketenagakerjaan tak hanya sekadar menjadi pengawas, tetapi juga perlu dan patut menstimulan — atau bahkan idealnya — bisa menciptakan dan menyediakan lapangan kerja baru yang beragam jenis dan jumlahnya di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Lapangan pekerjaan di pertanian dan perkebunan, misalnya, yang tengah galak dilakukan untuk ketahanan dan pertahanan pangan, cukup baik untuk dimaksimalkan — serius — dilakukan, sambil menggiring arah pembangunan di Indonesia. Tujuannya agar kembali berjayanya budaya agraris, hingga budaya maritim yang selama ini diabaikan karena terbuai dengan budaya industri pabrikan yang menyesak di kota. Akibatnya pun, para pemuda menjadi urban meninggalkan lahan sawah dan ladang di desa.
Artinya, budaya agraris dan maritim dapat menekan arus urbanisasi dan hasrat meninggalkan desa jadi merana, meski hidup di perkotaan tidak kalah sengsara dan menderita.
Andai semua ini dapat dilakukan dengan baik dan serius oleh pemerintah, minimal kegaduhan kaum buruh dan serikat buruh yang selalu menghadapi tekanan dari pihak perusahaan, terutama tentang upah yang selalu rendah — tidak selaras untuk mencukupi kebutuhan hidup layak — pasti aksi dan unjuk rasa yang nyaris rutin dilakukan setiap tahun atau bahkan setiap bulan karena banyaknya perlakuan yang tidak adil dialami oleh para pekerja, termasuk kebebasan berserikat, bisalah sedikit dapat diredakan.
Karena itu kehadiran pemerintah agar tidak sia-sia memberi dukungan atau bahkan bantuan dalam berbagai bentuk yang dapat menggerakkan ekonomi, politik serta budaya seperti yang sangat diidealkan memperbaiki sistem ikatan tata kerja dari pelayanan jasa yang dilakukan oleh ojek online beroda dua dan beroda empat, agar dapat menjadi bidang pekerjaan yang mampu memberi jaminan terhadap kelangsungan hidup — bukan sebagai pekerjaan sambilan — saat menunggu peluang dan kesempatan kerja di bidang lain yang lebih baik dan menjamin kehidupan di masa depan.
Bidang pekerjaan lain yang perlu dan pantas untuk menjadi perhatian pemerintah — dalam upaya untuk menciptakan ragam lapangan kerja lain — seperti media sosial (medsos) yang berbasis internet dapat dijadikan mitra oleh berbagai instansi maupun lembaga pemerintah. Ini sekaligus untuk menekan konsumsi hoaks yang tak mampu diatasi oleh pemerintah — utama Kemenkomdigi — untuk menyuguhkan informasi, publikasi bahkan komunikasi yang sehat bagi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan (usulan) hingga pelaksanaan pembangunan agar lebih baik dan lebih bermanfaat bagi rakyat.
Oleh karena itu, pemerintah pun berkewajiban untuk menjaga sikap independensi pekerja pers dalam menunaikan tugas dan fungsinya sebagai lembaga kontrol, untuk ikut mendorong upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mengatasi kemiskinan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945.
Banten, 26 Desember 2024
