Kritik Terhadap Kegagalan Pembangunan di Kabupaten Pesawaran
Mohammad Medani Bahagianda
(Dalom Putekha Jaya Makhga)
Tabik Pun!
HATIPENA.COM – Selama satu dekade terakhir, Kabupaten Pesawaran telah menerima alokasi anggaran pembangunan yang signifikan. Namun, meskipun dana yang tercurah cukup besar, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga masih hidup dalam kondisi miskin dan kelaparan. Fenomena ini mencerminkan kegagalan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
- Kemiskinan yang Tak Kunjung Usai
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesawaran mencapai 10,69%, menurun tipis dari 12,89% pada 2023 . Meskipun ada penurunan, angka tersebut masih menunjukkan bahwa hampir sepertiga penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp536.122 per kapita per bulan, dengan komposisi 76,10% untuk kebutuhan makanan dan 23,90% untuk kebutuhan non-makanan . - Ketimpangan Sosial yang Meningkat
Indikator ketimpangan sosial di Kabupaten Pesawaran juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2023, nilai Gini Ratio mencapai 0,287, meningkat dari 0,251 pada tahun sebelumnya . Angka ini mencerminkan adanya kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. - Korupsi yang Menggerogoti Anggaran
Kasus dugaan pelanggaran netralitas oleh oknum Camat Negeri Katon pada Oktober 2024 menjadi contoh nyata dari masalah korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Oknum tersebut tertangkap tangan membawa alat peraga kampanye menggunakan mobil dinas, yang menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan anggaran publik untuk kepentingan pribadi. - Inefisiensi Penggunaan Anggaran
Meskipun alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial cukup besar, implementasinya seringkali tidak efisien. Proyek-proyek yang dilaksanakan tidak selalu tepat sasaran dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kapasitas aparatur desa, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan. - Harapan yang Pudar
Dengan alokasi anggaran yang besar dan berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan, seharusnya Kabupaten Pesawaran dapat menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa banyak warga masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan implementasi pembangunan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Sebagai penutup, meskipun telah menghabiskan sepuluh tahun anggaran, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Pesawaran belum berhasil mencapai tujuannya. Kegagalan ini harus menjadi pelajaran berharga untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
Referensi:
Reddit+1Reddit+1
Reddit+1BPS Pesawaran+1
Kejaksaan Negeri Pesawaran+1BPS Pesawaran+1
