Oleh ReO Fiksiwan *)
“Alih-alih keadilan untuk semua, kita berevolusi menjadi sistem keadilan bagi mereka yang mampu. Kita memiliki bank-bank yang tidak hanya terlalu besar untuk gagal, tetapi juga terlalu besar untuk dimintai pertanggungjawaban.“ —- Joseph E. Stiglitz(82), The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future(2012).
HATIPENA.COM – Dalam filsafat ekonomi, konsep efisiensi anggaran negara merupakan salah satu topik yang paling penting dan kontroversial. Efisiensi anggaran negara bukan hanya tentang pengelolaan sumber daya yang efektif, tetapi juga tentang prinsip-prinsip etis dan filosofis yang mendasari kebijakan ekonomi negara.
Dalam perspektif filsafat ekonomi, efisiensi anggaran negara dapat dipahami sebagai konsep yang terkait dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.
Bagaimana negara mengalokasikan sumber daya dan mengelola anggaran negara dapat mempengaruhi distribusi kekayaan dan pendapatan di masyarakat, serta mempengaruhi kemampuan individu untuk mencapai tujuan dan aspirasi mereka.
Dalam konteks ini, filsuf-filsuf ekonomi seperti Adam Smith, John Maynard Keynes, dan Friedrich Hayek telah memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman tentang efisiensi anggaran negara[1].
Mereka telah membahas tentang prinsip-prinsip seperti “tangan tidak terlihat” (invisible hand) yang mengatur pasar, peran negara dalam mengatur ekonomi, dan pentingnya kebebasan individu dalam mencapai kemakmuran.
Ulasan ringkas ini berupaya membahas konsep efisiensi anggaran negara dalam filsafat ekonomi, serta membahas tentang prinsip-prinsip etis dan filosofis yang mendasari kebijakan ekonomi negara. Sekurang-kurangnya, sedikit disinggung kontribusi filsuf-filsuf ekonomi terhadap pemahaman tentang efisiensi anggaran negara.
Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan tentang ukuran kabinet pemerintah telah menjadi topik hangat di banyak negara. Sementara beberapa orang berpendapat bahwa kabinet besar diperlukan untuk mengatasi kompleksitas masalah negara, yang lain berpendapat bahwa kabinet kecil lebih efisien dan efektif dalam mengelola anggaran negara.
Dalam kesempatan ini, akan dibahas mengapa efisiensi anggaran untuk negara lebih penting daripada kabinet besar.
Kabinet besar seringkali dihubungkan dengan biaya yang tinggi dan inefisiensi. Dengan jumlah menteri yang banyak, biaya operasional kabinet juga meningkat.
Selain itu, kabinet besar juga dapat menyebabkan duplikasi tugas dan fungsi, sehingga mengurangi efisiensi pemerintahan. Contohnya, di Indonesia, kabinet besar yang terdiri dari lebih dari 30 menteri telah dikritik karena dianggap tidak efektif dan efisien dalam mengelola anggaran negara.
Di sisi lain, kabinet kecil dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Dengan jumlah menteri yang lebih sedikit, biaya operasional kabinet juga berkurang.
Selain itu, kabinet kecil juga dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara menteri, sehingga meningkatkan efektivitas pemerintahan. Contohnya, di Singapura, kabinet kecil yang terdiri dari hanya 15 menteri telah dianggap sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada kesuksesan ekonomi negara tersebut.
Dengan demikian, efisiensi anggaran untuk negara lebih penting daripada kabinet besar. Kabinet besar seringkali dihubungkan dengan biaya yang tinggi dan inefisiensi, sedangkan kabinet kecil dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan untuk mengurangi ukuran kabinet dan meningkatkan efisiensi anggaran negara.
Anggaran negara merupakan salah satu alat kebijakan ekonomi yang paling penting di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, efisiensi anggaran negara di Pemerintah Indonesia telah menjadi topik perdebatan yang hangat. Banyak kritik yang menyatakan bahwa anggaran negara di Indonesia tidak efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan.
Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan efisiensi anggaran negara. Pertama, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi masalah yang serius di Indonesia.
Menurut Transparency International, Indonesia masih berada di peringkat 96 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2020. Kedua, birokrasi yang kompleks dan lambat masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan anggaran negara. Ketiga, ketergantungan pada sumber daya alam masih menjadi masalah yang serius di Indonesia.
Untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara, Pemerintah Indonesia perlu melakukan beberapa reformasi. Pertama, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
Kedua, Pemerintah Indonesia perlu melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran negara. Ketiga, Pemerintah Indonesia perlu diversifikasi sumber pendapatan negara untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam.
Ada beberapa contoh sukses dalam meningkatkan efisiensi anggaran negara di Indonesia. Pertama, Pemerintah Indonesia telah berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara melalui implementasi Sistem Informasi Keuangan Negara (SIKN).
Kedua, Pemerintah Indonesia telah berhasil melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran negara melalui implementasi Reformasi Birokrasi yang benar dan dengan prinsip clean goverment dan good governance. Atau, sering sejak akhir abad-20 dikenal sebagai Reinventing Government.
Walhasil, efisiensi anggaran negara di Pemerintah Indonesia masih menjadi tantangan yang serius. Namun, dengan melakukan reformasi transparansi dan akuntabilitas, reformasi birokrasi, dan diversifikasi sumber pendapatan negara, Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan efisiensi anggaran negara dan mencapai tujuan pembangunan.
Di bawah ini beberapa negara yang mengalami kegagalan karena kebijakan anggaran negara yang tidak efisien:
1) Venezuela (1999-2019):
Venezuela mengalami krisis ekonomi yang parah karena kebijakan anggaran negara yang tidak efisien. Pemerintah Venezuela membelanjakan banyak uang untuk proyek-proyek infrastruktur yang tidak menguntungkan, serta memberikan subsidi yang besar untuk bahan bakar dan produk lainnya. Hal ini menyebabkan defisit anggaran yang besar dan inflasi yang tinggi.
2) Yunani (2009-2018):
Yunani mengalami krisis ekonomi yang parah karena kebijakan anggaran negara yang tidak efisien. Pemerintah Yunani membelanjakan banyak uang untuk proyek-proyek infrastruktur yang mubasir dan merugikan. Juga, memberikan subsidi yang besar untuk industri-industri yang tidak kompetitif. Akibatnya, defisit anggaran besar dan utang yang tinggi.
3) Zimbabwe (2000-2008):
Pemerintah Zimbabwe memboroskan banyak dana besar untuk proyek-proyek infrastruktur yang tidak strategis dan merugikan. Demikian pula, subsidi m besar bagi industri-industri non kompetitif yang menyebabkan defisit anggaran yang besar dengan inflasi tinggi.
4) Argentina (2001-2002):
Walhasil, mirip negara ketiga negara di atas, pemerintah Argentina hamburkan uang untuk genjot proyek-proyek infrastruktur, bikin subsidi industri-industri yang berakibat defisit anggaran dan utang membengkak.
Akhirnya, kebijakan anggaran negara yang tidak efisien dapat menyebabkan krisis ekonomi yang parah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memiliki kebijakan anggaran yang efisien dan efektif dalam mengelola sumber daya negara. (*)
Rujukan:
- Heilbroner, Robert. 1999. The Worldly Philosophers. New York: Touchstone Books.
- https://www.cbpp.org/research/policy-basics-the-abcs-of-state-budgets
- https://bookofthestates.org
- https://csg.org/work/publications/
*Diulas dengan infodaring dan ilustrasi dibantu asisten AI.
