Ahkam Jayadi
(Pemerhati Hukum dan Religiositas)
SIAPAKAH sebenarnya sosok Jokowi itu, baik pada saat sebelum menjadi presiden, pada saat menjadi presiden, hingga setelah lengser sebagai presiden? Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu jawaban. Tetapi ketika terjadi kegaduhan yang menggoyang republik ini, pertanyaan itu menjadi relevan untuk dijawab.
Meski Jokowi sudah lengser dari kekuasaan, namun tudingan dan fitnah, masih saja dilancarkan baik dari dalam maupun luar negeri. Dan uniknya, tidak sedikit yang membela Jokowi, kendati yang bersangkutan belum bersuara.
Kenapa masih begitu banyak orang yang membelanya secara taqlid buta? Bagaimana bisa terjadi, seorang jenderal yang duduk di tahta kursi kekuasaan, Presiden Prabowo Subianto, bisa tunduk dan patuh kepada Jokowi, yang secara otoritatif tidak ada lagi hubungan dan pengaruhnya pada pemerintahan saat ini.
Paling tidak dapat dilihat pada kebiasaan Prabowo yang belakangan ini sering mengunjunginya. Padahal sebagai presiden, ia bisa meminta Jokowi yang datang ke Istana ketika perlu bertemu dengan dia.
Pada ranah ini, Prabowo telah merendahkan marwah entitas presiden yang mulia, tinggi dan harus dijunjung tinggi serta harus dihormati oleh seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara.
Salah satu term wacana yang masih terjadi hingga sekarang adalah, dugaan tentang berbagai pelanggaran hukum dilakukan mantan presiden sehingga oleh OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), menobatkannya sebagai salah satu pemimpinan dunia yang dicap sebagai koruptor.
Dari lima pemimpin dunia, dia diposisikan sebagai orang nomor dua kepala negara yang korup dan melakukan kejahatan kriminal setelah Presiden Suriah Bashar Al Assad.
Sejatinya, hal ini perlu kita klarifikasi dan didudukkan secara benar, bagaimana sesungguhnya posisi Jokowi dalam kaitan itu? Apakah benar Jokowi melakukan pelanggaran hukum, korupsi dan yang lainnya?
Tidak elok rasanya mantan presiden kita masih selalu dihujat dan dicaci maki bahkan termasuk keluarganya. Ia bersalah atau tidak sejatinya bukan kita-kita yang berhak membuat Kesimpulan. Mestinya lembaga hukum yang harus melakukan penelusuran (penyelidikan dan penyidikan) dan pada akhirnya membuat putusan bahwa Jokowi bersalah atau tidak.
Ketika institusi hukum yang ada telah membuat keputusan secara benar dan obyektif, maka apa pun hasilnya harus kita terima dengan lapang dada. Lah…wong Tuhan Yang Maha Esa saja mahapengampun dan pemaaf. Tetapi ini jangan dijadikan modus.
Paling tidak dalam hal ini bisa diselesaikan oleh institusi kepolisian dan mungkin tidak perlu berlanjut hingga ke pengadilan. Jangan biarkan anak-anak bangsa ini beropini liar.
Masalahnya, lembaga hukum kita tidak berani atau tidak mau melakukan itu, padahal pintu masuk untuk itu sudah banyak sekali…quo vadis? (*)
