Bagindo Muhammad Ishak Fahmi
Kaba “Catuih Ambuih”
HATIPENA.COM – Diskusi budaya yang diselenggarakan oleh Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat pada 20 Maret 2025 di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat menyoroti peran strategis taman budaya serta dinamika kebijakan kebudayaan di tingkat daerah. Dengan menghadirkan maestro tari Indonesia, Eri Mefri, serta akademisi pemerhati kesenian dan kebudayaan Dr. Abdullah Khusairi, diskusi ini menempatkan kebudayaan sebagai soft power dalam menghadapi persaingan global.
Dalam pemaparannya, Dr. Abdullah Khusairi mengangkat gagasan Hegemoni Gramsci dan Kritisisme Navis untuk menelaah bagaimana kebudayaan dapat menjadi modal strategis dalam mempertahankan identitas sekaligus menghadapi dinamika global. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi daya saing dan instrumen diplomasi budaya yang kuat. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa institusi kebudayaan seperti Taman Budaya tidak hanya menjadi simbol formalitas, melainkan benar-benar menjadi ruang dinamis bagi lahirnya kreativitas yang berakar pada tradisi.
Dalam diiskusi ini juga terlihat kegelisahan seorang Maestro Tari Eri Mefri dalam pemaparannya serta para seniman dan budayawan Sumatera Barat terhadap kebijakan kebudayaan yang cenderung tidak berbasis kompetensi. Salah satu isu yang mengemuka adalah bagaimana sistem politik sering kali menempatkan individu di Dinas Kebudayaan sebagai batu loncatan untuk kepentingan karier birokrasi, bukan berdasarkan kapasitas dan kepedulian terhadap kesenian dan kebudayaan. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam keberlanjutan ekosistem seni, karena kebijakan yang dihasilkan tidak selalu berpihak pada pengembangan budaya secara substansial.
Beberapa gagasan strategis muncul dalam diskusi ini, di antaranya:
- Program Seni Berkala di Kabupaten/Kota
Menjadikan kesenian sebagai bagian dari kehidupan sosial dengan menampilkan karya seni secara rutin di setiap daerah. Ini tidak hanya memperkuat ekosistem budaya, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi kreatif yang berdampak langsung pada masyarakat. - Sinkronisasi Antar-Dinas dan Dialog dengan Kepala Daerah.
Forum ini mendorong perlunya kolaborasi antara Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, dan Taman Budaya dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan visi pembangunan daerah. Lebih jauh, penting adanya dialog terbuka dengan kepala daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu mengakomodasi aspirasi seniman tanpa kehilangan arah pembangunan yang berkelanjutan.
- Kepemimpinan yang Memahami Seni dan Budaya
Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kepala Dinas Kebudayaan dan pengelola Taman Budaya berasal dari kalangan yang memiliki kompetensi serta kepedulian terhadap seni dan budaya. Diperlukan mekanisme seleksi yang lebih ketat dan berbasis pada rekam jejak serta pemahaman terhadap kebudayaan.
- Hearing dengan Komisi V DPRD Sumatera Barat.
Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat merancang strategi untuk melakukan hearing dengan Komisi V DPRD guna mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada pengembangan seni dan budaya. Salah satu fokusnya adalah memasukkan pengembangan kesenian dan kebudayaan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dengan keterlibatan aktif seniman, akademisi, dan komunitas seni dalam penyusunannya.
Gagasan ini menegaskan bahwa kebudayaan bukan sekadar ekspresi seni, tetapi memiliki nilai strategis dalam pembangunan daerah dan identitas bangsa. Dalam konteks global, budaya adalah kekuatan lunak (soft power) yang mampu membangun citra, memperkuat ekonomi kreatif, dan menjadi alat diplomasi. Oleh karena itu, kebijakan kebudayaan harus diperlakukan dengan visi yang lebih besar dan tidak sekadar formalitas administratif.
Sebagaimana dikatakan oleh budayawan Ajip Rosidi:
“Kebudayaan adalah cermin peradaban suatu bangsa, dan tanpa kesadaran akan pentingnya kebudayaan, sebuah bangsa akan kehilangan jati dirinya.”
Diskusi ini menegaskan urgensi peran aktif seniman dalam membangun ekosistem budaya yang lebih inklusif, berdaya saing, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat. (*)
Padang, 3/2025
