Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
HATIPENA.COM – Sebelumnya dua tulisan saya soal tambang nikel di Pulau Gag dari yang kontra. Dari yang menolak tambang. Sekarang, seperti apa narasi pemerintah membenarkan upaya mengeruk hasil bumi Papua Barat Daya itu. Sambil seruput kopi latte di Kafe Teduh Jl Danau Sentarum Pontianak, mari kita ungkap versi pemerintah.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, seperti sedang mengatur panggung opera absurditas, mengatakan bahwa PT GAG Nikel dan 12 perusahaan lainnya diberikan hak istimewa untuk menggali isi bumi di kawasan yang secara legal disebut hutan lindung. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jelas melarang kegiatan tambang terbuka di kawasan ini, tapi tidak apa-apa, karena ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang datang bagai kitab suci baru, membaptis 13 perusahaan menjadi rasul-rasul tambang yang sah dan legal di mata hukum buatan manusia serakah.
Hanif berbicara di Hotel Pullman, tempat di mana suara rakyat tak terdengar karena diredam karpet empuk dan pendingin ruangan, bahwa kerusakan di Raja Ampat tidak terlalu besar, berdasarkan foto drone. Bayangkan itu, bukan kajian ekologis, bukan riset lapangan, tapi gambar dari drone, seperti seseorang menilai bau durian dari foto Instagram. Ia bahkan menyebut akan mengecek langsung ke lokasi… setelah kualitas udara Jakarta membaik. Karena ya tentu saja, langit Jakarta yang abu-abu lebih penting dari laut biru Raja Ampat yang kini mengandung serpihan trauma dan logam berat.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga naik ke atas helikopter, melihat pemandangan dari langit dan menyimpulkan bahwa tambang nikel di Pulau Gag baik-baik saja. Tidak ada sedimentasi katanya, laut masih biru katanya, reklamasi berjalan katanya. Kita semua tahu, jika sampeyan melihat dari ketinggian 300 meter, bahkan kuburan massal pun bisa tampak seperti taman kota.
Direktur Jenderal Minerba, Tri Winarno, ikut menyumbangkan naskah teatrikal dengan menyebut bahwa pihaknya akan tetap menurunkan Inspektur Tambang untuk inspeksi. Tapi tenang, katanya, hasil drone dan pandangan mata burung sudah cukup menggambarkan kesucian tambang ini. Ya, karena sekarang rupanya burung lebih dipercaya dari masyarakat adat.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menutup pertunjukan dengan menyebut bahwa semua isu kerusakan lingkungan adalah hoaks. Katanya, air laut di Pulau Gag tetap biru dan masyarakat menolak penutupan tambang. Padahal, data di lapangan dari berbagai LSM menyebutkan bahwa warga telah menolak tambang ini sejak bertahun-tahun lalu. Tapi sudahlah, suara rakyat memang sering dianggap feedback yang bisa di-mute.
Selamat datang di Indonesia, di mana hukum bisa dijadikan bubur, hutan lindung bisa dilubangi atas nama kemajuan, dan nikel bisa diangkat menjadi nabi palsu yang menyelamatkan perekonomian sambil membunuh ekosistem. Tidak heran jika Pulau Gag nantinya akan benar-benar hilang dari peta, bukan karena tenggelam oleh air laut, tetapi terkubur oleh tumpukan izin tambang dan kebohongan resmi yang dicetak rapi dalam konferensi pers.
Jangan salahkan masyarakat jika mereka lebih percaya pada pepohonan yang sekarat, rumput bergoyang, dan ikan yang mati, dari pada pejabat yang duduk nyaman di hotel bintang lima sambil berkata, “Kami prihatin.” (*)
Sumber foto dari IG OfficialiNewsTV
#camanewak
