Ilustrasi : Bagindo Ishak
Penulis : Bagindo Ishak
Kaba “Catuih Ambuih”
HATIPENA.COM – Pemangkasan anggaran pemerintah yang signifikan pada tahun 2025 telah menimbulkan kekhawatiran mendalam, terutama terkait dampaknya terhadap berbagai sektor vital, termasuk pendidikan. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 mengamanatkan pengurangan belanja negara hingga Rp306 triliun, dengan pemotongan sebesar Rp256,1 triliun pada belanja kementerian/lembaga dan Rp50,595 triliun pada transfer ke daerah.
Salah satu dampak nyata dari kebijakan ini adalah pembatalan program beasiswa oleh Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Pengumuman Nomor PENG-14/PP.2/2025 yang menyatakan pembatalan Penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) Tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Wahyu Kusuma Romadhoni, pada 31 Januari 2025. Pembatalan ini merupakan respons terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dengan demikian, seluruh proses seleksi dan penawaran beasiswa untuk tahun 2025 yang sebelumnya telah diumumkan, resmi dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Ironisnya, di tengah pemangkasan anggaran ini, pemerintah meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis senilai Rp.420 triliun/tahun yang bertujuan memberikan makanan gratis kepada 90 juta anak-anak sekolah dan ibu hamil untuk mengatasi malnutrisi. Program ini, meskipun memiliki tujuan mulia, menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas anggaran, terutama ketika sektor pendidikan mengalami pemotongan signifikan.
Dalam konteks ini, muncul kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran pendidikan, termasuk beasiswa, dapat menghambat upaya menciptakan generasi terdidik yang mampu membawa negara keluar dari keterpurukan dan ketidakadilan. Pendidikan adalah fondasi bagi pembangunan bangsa, dan investasi dalam pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama.
Filsuf John Dewey menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang demokratis dan adil. Ia berpendapat bahwa pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis yang esensial bagi partisipasi aktif dalam masyarakat. Pemangkasan anggaran pendidikan dapat menghambat proses ini, mengancam masa depan generasi muda, dan, pada akhirnya, masa depan bangsa.
Selain itu, pemotongan anggaran yang drastis dapat berdampak pada berbagai sektor lain. Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghadapi pemotongan anggaran sebesar 80 persen, yang berpotensi mengganggu proyek infrastruktur penting. Sektor perhotelan juga mengkhawatirkan potensi penurunan okupansi akibat pengurangan anggaran perjalanan dinas dan acara pemerintah.
Dalam situasi ini, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan efisiensi anggaran dan investasi pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan. Pemotongan anggaran seharusnya dilakukan dengan cermat, memastikan bahwa program-program yang berdampak langsung pada pembangunan sumber daya manusia tetap diprioritaskan.
Mengutip filsuf George Santayana, “Mereka yang tidak dapat mengingat masa lalu ditakdirkan untuk mengulanginya.” Kita harus belajar dari sejarah bahwa investasi dalam pendidikan adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan keadilan sosial. Mengabaikan sektor ini demi efisiensi jangka pendek dapat membawa konsekuensi jangka panjang yang merugikan bangsa. (*)
Padang,10 Februari 2025
