Oleh Prihandoyo Kuswanto
Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila
HATIPENA.COM – Proxy war memang telah menjadi ancaman nyata bagi Indonesia, terutama dalam konteks geopolitik dan geostrategik. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Sukarno, Indonesia telah menghadapi banyak ancaman sejak merdeka dari Belanda.
Dalam konteks proxy war, mahasiswa yang kurang memahami geostrategik dapat dengan mudah dipengaruhi oleh kepentingan asing, NGO, oligarki, dan mafia energi serta elit politik yang kalah dalam Pilpres yang tidak bisa menerima kekalahan.
Hal ini dapat menyebabkan mereka mengkritik keputusan pemerintah tanpa memahami konteks yang lebih luas.
Seperti yang terjadi di Suriah dan Irak, proxy war dapat melibatkan negara-negara adidaya yang berpihak pada kelompok-kelompok tertentu, sehingga memperburuk konflik.
Oleh karena itu, sangat penting bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk memahami geostrategik dan konteks yang lebih luas, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan asing.
Proxy war yang pernah terjadi adalah diamandemennya UUD 1945 dan sangat masif NGO dalam negeri yang dibiayai oleh NDI, USAID, dan banyak lagi dengan diberi mainan Demokrasi Liberal sehingga menghancurkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara dan tanpa sadar Negara yang di Proklamasikan 17Agustus 1945 telah bubar.
Itulah kekalahan Indonesia yang terjadi sejak Kemerdekaannya. Yang Pertama Belanda secara fisik ingin kembali merebut kemerdekaan Republik Indonesia terjadilah perang kemerdekaan di berbagai daerah mulai Perang 10 Nopember 1945 di Surabaya. Kemudian 6 Jam di Jogya, Bandung Lautan api, perang Puputan di Bali, peristiwa Westerling di Sulawesi.
Belanda gagal menduduki kembali Indonesia mulailah menggunakan Proxy War Proxy yang Pertama adalah membentuk RIS, Republik Indonesia Serikat.
Perlawanan Moch Natsir Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-2
Mohammad Natsir dalam membubarkan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan mengembalikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tanggal 3 April 1950, Natsir mengajukan “Mosi Integral” di Parlemen RIS, yang memungkinkan bersatunya Negara-negara Bagian RIS ke dalam NKRI.
Mosi Integral Natsir ini merupakan hasil dari proses lobby dan pembicaraan dengan pemimpin fraksi lain, serta pemimpin negara bagian. Natsir berhasil meyakinkan semua fraksi di Parlemen RIS untuk mendukung mosinya, termasuk Fraksi PKI.
Setelah mosi tersebut disetujui, Presiden Soekarno membubarkan RIS dan pada 17 Agustus 1950, negara ini resmi kembali diproklamirkan menjadi NKRI ³. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai “Proklamasi Kedua”.
Proxy War UUDS 1950
Kekuatan asing terus melakukan Proxy War dengan UUDS 50, negara seperti sekarang ini dengan Demokrasi Liberal. Kemudian berakhirlah Demokrasi Liberal oleh Soekarno dikeluarkanlah Dekrit Presiden 5Juli 1959 Indonesia kembali pada UUD 1945 dan Pancasila walau pelaksanaan ada kekurangan tetapi orde baru masih mensejahterakan kehidupan Bangsa.
Amandemen UUD 1945 Itu Proxy War dan Indonesia Kalah
Perang Proxy terjadi lagi dengan di Amandemen UUD 1945.
Keterlibatan asing dalam amandemen UUD 1945 memang telah terjadi, bahkan ada beberapa lembaga asing yang berkantor di gedung MPR .
Hal ini telah menyebabkan beberapa kalangan mengkhawatirkan bahwa amandemen tersebut merupakan bagian dari proxy war yang bertujuan untuk mengubah dasar negara dan menguntungkan kepentingan asing.
Beberapa contoh keterlibatan asing dalam amandemen UUD 1945 antara lain:
Keterlibatan IMF: Ada puluhan LOI dan MOU antara IMF dan Indonesia yang berisi perintah tentang pasal mana saja yang mesti diubah dalam UUD 1945
Dana dari lembaga asing : Beberapa lembaga donor asing seperti Hivos (Belanda), Triple-Elevan (Belgia), dan USAID (Amerika Serikat) telah menyuplai dana dalam proyek amandemen UUD 1945.
Pengaruh neoliberalisme: Keterlibatan asing dalam proses legislasi Indonesia telah menyebabkan perundang-undangan yang lebih menguntungkan kepentingan asing, terutama dalam bidang sumber daya alam.
Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk memahami dan mengkritisi keterlibatan asing dalam proses amandemen UUD 1945 dan proses legislasi lainnya, serta memastikan bahwa kepentingan nasional dan nilai-nilai Pancasila tetap menjadi prioritas utama.
Apakah Mahasiswa pernah mengkritik dan berfikir rentang keadaan negara nya ? Bahkan tidak pernah ada demo besar besaran untuk kembali pada Negara Proklamasi 17Agustus 1945.
Akibat Amandemen UUD 1945 telah membubarkan negara Proklamasi 17Agustus 1945 tidak ada satu mahasiswa yang mempersoalkannya.
Proxy War Terhadap Geostrategi Prabowo
Proxy War sedang berlangsung dengan pergantian kekuasaan di tangan Prabowo geostrategik dan Geo Ekonomi telah berubah.
Geostrategi Prabowo memang banyak merugikan kepentingan asing dan oligarki, sehingga tidak mengherankan bahwa ia mendapatkan banyak perlawanan.
Dengan Visi menjadikan Indonesia sebagai pemimpin kawasan maka kekuatan Militer, Kekuatan Energi, Pangan, dan Hilirisasi yang mandiri dalam Industri pengolahan pertambangan.
Serta kebijakan menyetop eksport energi dan bahan mentah membuat Singapura kelabakan dan tentu mempengaruhi Industri di Eropa dan Amerika sebab Singapura adalah rantai pasok Industri merek.
Kebijakan tentang Strategi keuangan juga merugikan oligarkhy dan Mafia Migas. Geo strategis ini
tidak sesuai dengan kepentingan asing dan oligarki yang ingin mempertahankan pengaruh mereka di Indonesia. Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai upaya untuk meruntuhkan Prabowo, termasuk menggunakan tekanan diplomatik, ekonomi, dan bahkan militer.
Selain itu, oligarki juga berusaha untuk memanipulasi proses politik di Indonesia untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka menggunakan berbagai cara, termasuk penguasaan media, pendanaan politik, dan pengaruh terhadap proses legislasi.
Dalam konteks ini, Prabowo harus sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi hubungan dengan negara-negara lain. Ia juga harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak merugikan kepentingan rakyat dan menguntungkan segelintir elit ekonomi.
Untuk melakukan Proxy War kolaborasi Asing NGO, Oligarki ,dan Mafia Migas melakukan kolaborasi Proxy War dengan Mahasiswa sebagai Proxy untuk menyerang dan menurunkan Prabowo dengan isu MBG Majan Bergizi Gratis, Revisi UU TNI, rasanya isu yang dibangun tidak membumi. (*)
