ReO Fiksiwan | Sastrawan
“Para wali nyentrik ini adalah pahlawan spiritual yang menantang Islam fundamentalis di Indonesia modern.“ — George Quinn (75), Wali Berandal Tanah Jawa (2021).
HATIPENA.COM – Upaya ringkas menguraikan filsafat kepahlawanan manusia ini, bukan membahas kontroversi gelar pahlawan Soeharto, melainkan menelusuri makna pahlawan dalam sejarah dan antropologi berdasarkan karya Hobsbawm, Vogel, Linton dan Quinn.
Setelah pecundang tak ada lagi pahlawan. Kalimat ini bukan sekadar provokasi, melainkan refleksi atas ambiguitas moral dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia manapun.
Di tengah hiruk-pikuk penetapan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI Kedua (1968-1998), H.M. Soeharto (1921-2008), yang memicu gelombang protes dan petisi penolakan, kita justru perlu mundur sejenak dari arena politik dan menengok ulang: apa sebenarnya makna kepahlawanan?
Eric Hobsbawm (1917-2012) dalam Bandits (1969) menunjukkan bahwa figur-figur yang dianggap pahlawan oleh masyarakat seringkali adalah para bandit, pemberontak, atau pelanggar hukum yang justru menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.
Dengan studi klasik tentang fenomena bandit sosial—tokoh-tokoh yang secara hukum dianggap kriminal — tetapi oleh masyarakat dipandang sebagai pahlawan atau pembela keadilan.
Hobsbawm mengangkat figur-figur seperti Robin Hood, Rob Roy, Pancho Villa, dan Jesse James, serta bandit-bandit lokal seperti haiduk di Balkan, dacoit di India, dan cangaçeiro di Brasil.
Ia menunjukkan bahwa bandit-bandit ini sering muncul dalam masyarakat agraris yang mengalami ketimpangan sosial dan ketidakadilan struktural.
Dalam konteks ini, pahlawan bukanlah sosok suci, melainkan representasi dari harapan kolektif, bahkan jika harapan itu lahir dari kekacauan.
Bandit sosial, menurut Hobsbawm, adalah figur ambivalen yang bisa menjadi pahlawan dalam satu narasi dan penjahat dalam narasi lain.
Dengan demikian, kepahlawanan bukanlah status moral absolut, melainkan konstruksi sosial yang bergantung pada siapa yang menulis sejarah.
Karl August Wittfogel (1896-1988) dalam Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power (1957) mengkritisi bagaimana kekuasaan di Timur sering kali dibingkai sebagai tirani yang tak mengenal oposisi.
Dalam karya penting dalam teori politik dan sejarah peradaban — di mana Wittfogel mengembangkan konsep “despotisme oriental” atau “hydraulic despotism” — ia berargumen bahwa di banyak peradaban Asia kuno—seperti Mesir, Mesopotamia, Tiongkok, dan India—pemerintahan otoriter berkembang karena kebutuhan untuk mengelola sistem irigasi besar-besaran.
Pengelolaan air untuk pertanian memerlukan birokrasi yang kuat dan terpusat, yang pada akhirnya menciptakan struktur kekuasaan absolut.
Sekurang-kurangnya, ada tiga gagasan yang diungkap Vogel mencakup:
/1/ Teori despotisme hidrolik:
Pemerintahan otoriter muncul dari kebutuhan untuk mengatur sistem irigasi yang kompleks di wilayah kering.
/2/Perbandingan Timur dan Barat:
Wittfogel membedakan antara masyarakat Timur yang cenderung otoriter karena kebutuhan teknis, dan masyarakat Barat yang lebih pluralistik karena tidak tergantung pada sistem irigasi besar.
/3/ Kritik terhadap komunisme:
Ia memperluas teorinya untuk mengkritik negara-negara komunis modern, seperti Uni Soviet dan Tiongkok, yang menurutnya mewarisi pola kekuasaan totaliter dari model despotik Timur.
Dalam kerangka gagasan ini, pahlawan bisa muncul sebagai pemimpin otoriter yang membawa stabilitas, meski dengan mengorbankan kebebasan.
Vogel menantang kita untuk melihat bahwa dalam sistem despotik, pahlawan adalah mereka yang mampu mengendalikan kekacauan, bukan membebaskan manusia.
Maka, dalam konteks antropologi kekuasaan, pahlawan adalah figur yang mengatur, bukan yang membebaskan.
Selain itu, Ralph Linton (1893-1953) dalam The Study of Man (1953;1984) menyoroti bagaimana budaya membentuk persepsi tentang manusia unggul.
Linton menekankan bahwa manusia tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami kebudayaannya: “Individu tidak dilahirkan sebagai manusia tetapi menjadi manusia melalui proses enkulturasi.”
Ia menunjukkan bahwa dalam setiap masyarakat, ada mekanisme simbolik yang mengangkat individu menjadi representasi nilai-nilai kolektif. Namun di era digital, mekanisme ini menjadi semakin kompleks.
Algoritma, viralitas, dan citra digital membentuk pahlawan bukan dari tindakan, melainkan dari persepsi.
Kita hidup dalam zaman di mana pahlawan bisa lahir dari trending topic, bukan dari pengorbanan.
Dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang Soeharto sebagai pahlawan, kita tidak sedang menilai moralitasnya, melainkan sedang mengamati bagaimana masyarakat membentuk dan mengafirmasi figur-figur simbolik.
Kepahlawanan bukanlah soal benar atau salah, melainkan soal siapa yang berhasil mengisi ruang kosong dalam imajinasi kolektif.
Setelah pecundang tak ada lagi pahlawan, karena pahlawan hanya bisa lahir dari konflik, dari pertarungan nilai, dari narasi yang belum selesai.
Dalam dunia yang makin digital, filsafat kepahlawanan manusia menuntut kita untuk lebih kritis.
Kita harus bertanya: apakah pahlawan masih relevan ketika sejarah ditulis oleh algoritma?
Apakah kita masih membutuhkan pahlawan ketika identitas kolektif kita dibentuk oleh citra, bukan oleh tindakan?
Mungkin, jawaban paling jujur adalah bahwa pahlawan bukan lagi manusia, melainkan simbol yang kita ciptakan untuk mengisi kekosongan makna. (*)
#coversongs: Lagu “Hero” ciptaan Enrique Iglesias(50) dirilis pada 3 September 2001 dan menjadi simbol harapan serta pengorbanan, terutama setelah tragedi 11 September.
“Hero” ditulis oleh Enrique Iglesias bersama Paul Barry dan Mark Taylor, dan dirilis sebagai bagian dari album Escape (2001). Lagu ini adalah balada romantis yang mengangkat tema pengabdian dan perlindungan dalam cinta.
