Syaefudin Simon | Sastrawan
Penulis komunitas Satupena
HATIPENA.COM – Di Singapura, 21 November lalu, Joko Widodo berdiri di bawah sorot lampu Bloomberg New Economy Forum seperti seorang bintang tamu kehormatan dalam festival ekonomi global. Dengan bahasa Inggris yang penuh semangat, ia berbicara tentang “Thriving in an Age of Extremes”—atau dalam terjemahan rakyat jelata: “Maju di Tengah Kekacauan.” Ironisnya, kekacauan itu sebagian justru lahir dari kebijakan yang ia bangun sendiri.
Tapi tak apa. Sebab di panggung internasional, sejarah kerap dipoles lebih rapi dari pada anggaran Menkeu Sri Mulyani. Ya. Itulah keahlian Jokowi. Memoles panggung dirinya sampai putih bersih. Padahal luka negeri ini akibat korupsi rejim Jokowi makin nggilani!
Bloomberg menyambutnya bak maskot baru dunia berkembang. Padahal, hanya beberapa bulan sebelumnya, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menominasikan Jokowi dalam daftar “tokoh terkorup dunia 2024″.
Ironisnya, opini publik “termul” di negeri Konoha sungguh ajaib: nominasi OCCRP dianggap gangguan kecil, bahkan salah riset. Sementara nominasi Bloomberg yang ngawur terhadap presiden pembohong itu dianggap kebenaran mutlak!
Dunia termul memang terbalik! Penghianatan Jokowi terhadap negara dianggap prestasi tak terbantah. Utang negara yang mencapai puluhan ribu trilyun di era Jokowi dianggap prestasi tanpa salah.
Dalam pidatonya, Jokowi bicara panjang soal infrastruktur, tapi satu proyek raksasa nyaris tidak disebut: Ibu Kota Nusantara.
IKN adalah monumen ilusi Jokowi yang menyedot anggaran negara seperti lubang hitam menyedot cahaya.
Proyek ini tidak memberikan manfaat bagi rakyat, kecuali memperbanyak prostitusi. Tapi IKN sudah berhasil memberikan satu prestasi: memindahkan fokus APBN dari kebutuhan mendesak ke imajinasi absurd megapolitan di hutan Kalimantan. Wow!
Yang tidak masuk dalam pidato Jokowi di forum Bloomberg adalah cerita warga adat dan masyarakat lokal yang mengeluh dengan tangis. Tanah mereka tiba-tiba masuk peta pembangunan IKN. Tanah rakyat digusur, kebunnya dilenyapkan, tak ada ganti rugi, dan rakyat yang protes dianggap pembangkangan terhadap proyek negara.
Tapi tentu saja, itu kisah-kisah yang tidak cocok untuk panggung Bloomberg. Terlalu menyedihkan. Terlalu nyata. Tidak kinclong untuk konsumsi investor.
IKN dipasarkan sebagai masa depan Indonesia. Tapi bagi warga yang tanahnya berubah status tanpa mereka tahu cara membacanya, masa depan itu tidak lebih dari hilangnya sumber hidup yang sudah diwariskan turun-temurun.
Lalu, ada hilirisasi yang menghilirkan orang kecil. Hilirisasi nikel yang dibanggakan Jokowi di panggung internasional adalah bagian lain dari ironi nasional. Di Maluku Utara, warga Halmahera hidup berdampingan dengan debu smelter, sungai yang menghitam, dan jalan desa yang berubah jadi trek truk tambang. Para aktivis dan jurnalis yang turun ke lapangan menulis kesaksian tentang nelayan yang kehilangan ikan, petani yang kehilangan lahan, dan anak-anak yang batuk setiap malam karena udara yang kotor dan beracun.
Tapi hilirisasi yang menyengsarakan rakyat ini masuk dalam pidato Jokowi di Bloomberg Forum sebagai “kemajuan industri nasional.” Padahal hilirisasi adalah proyek korupsi Jokowi dan oligarki dengan menggarong kekayaan negeri. Rakyat menangis, pedih!
Ada kalimat yang sangat luar biasa dari pidato Jokowi: “Indonesia stabil.” Benar sekali kalau kata stabil berarti kritik publik dibungkam dan oposisi dikriminalisasi. Itulah prestasi rejim Jokowi.
Pengamat hukum mengingatkan bahwa melemahnya KPK bukan mitos; itu kenyataan yang direkam publik sejak revisi UU KPK. Lembaga yang dulu ditakuti koruptor sekarang justru dituduh banyak pihak menjadi lebih jinak daripada kucing rumahan.
Lalu ada Mahkamah Konstitusi, yang keputusannya membuka jalan politik dinasti lewat putusan batas usia capres–cawapres. Banyak akademisi menyebutnya sebagai “titik terkelam sejarah MK.” Tapi itu semua tidak masuk pidato di Bloomberg. Bagaimana bisa? Mana mungkin Jokowi bercerita bahwa demokrasi sedang ditarik mundur, sementara ia menjual citra stabilitas kepada investor?
So, penipu tetaplah penipu sekaligus penghianat .Seperti kulitnya yang terkelupas akibat penghianatannya terhadap metabolisme tubuh.
Publik juga mencatat bagaimana kepolisian berubah jadi “Partai Coklat”—sebutan sinis untuk menggambarkan kedekatan aparat dengan kekuasaan Jokowi. Polisi tidak hanya menjaga keamanan, tapi menjaga arah angin politik menjelang Pilpres 2024.
Di forum Bloomberg Jokowi ngibul: negara tampil sebagai mekanisme yang efisien, tidak sebagai struktur yang dikeluhkan masyarakatnya. Jokowi memang cerdik. Ia tahu di panggung Bloomberg, ketegangan sosial tidak menarik; sedangkan stabilitas demi modal jauh lebih menarik dari segalanya.
Relawan Bringas dan Pembelahan Bangsa
Satu lagi hal yang tidak disebut Jokowi: bagaimana kelompok relawannya berperan besar dalam memperkuat polarisasi. Relawan yang seharusnya menjadi energi positif politik justru berubah menjadi pasukan digital hoax yang bermain kasar. Mereka hidup dalam ruang yang diciptakan oleh kompetisi elektoral yang tidak sehat: penuh disinformasi, fanatisme, dan hoax!
Bangsa pun terbelah. Dan pembelahan bangsa itu digerakkan oleh kelompok yang mengatasnamakan pendukung Jokowi.
Semua tragedi itu — IKN yang menggerus lahan adat, hilirisasi yang menyisakan penderitaan, KPK dan MK yang dirobohkan, polisi yang jadi alat politik, relawan yang memecah belah bangsa—tidak muncul dalam pidato Jokowi. Yang muncul adalah versi paling steril dari kenyataan, versi yang disukai Bloomberg: prediktabilitas, keteraturan, dan janji pembangunan yang memihak korporasi penghisap darah
Di panggung itu, Jokowi tampil seperti seorang juru bicara pasar. Dalam perhitungan modal global, pemimpin tidak dinilai dari seberapa dia melindungi warga, tetapi seberapa dia menjaga grafik pertumbuhan dan mendukung oligarki yang memagari segara. Rakyat dibiarkan merana dan susah dk tanah miliknya.
Pidato Jokowi di Bloomberg Forum adalah contoh sempurna bagaimana panggung global bisa memoles realitas hingga tidak lagi mirip kenyataan. Dari nominasi OCCRP sampai pelemahan institusi demokrasi, dari hilirisasi yang menyingkirkan rakyat kecil sampai IKN yang menyedot uang rakyat demi mimpi dan ilusi —semua itu hilang dari narasi resmi.
Dunia luar melihat Indonesia yang stabil. Rakyat di dalam melihat negara yang lelah dan luka.
Dunia luar mendengar kemajuan. Rakyat di dalam merasakan beban hidup amat berat.
Dunia luar melihat panggung terang. Rakyat di dalam menatap bayang-bayang panjang dua periode kekuasaan dengan dada sesak.
Sejarah tidak menulis siapa yang paling berkilau di forum internasional..Sejarah hanya menulis siapa yang memimpin dengan keberanian, bukan dengan pencitraan.
Jokowi ada di kalimat terakhir. Presiden dengan pencitraan. Pura-pura, sederhana dengan membiarkan korupsi menggila. Pura-pura membangun demokrasi
padahal membangun dinasti.
Jokowi adalah monster abrakadabra yang merusak negara. (*)
