Rosadi Jamani | Penulis
Ketua Satupena Kalbar
HATIPENA.COM – Liburan kita bahas yang ringan-ringan saja. Lupakan sekejab soal korupsi yang tidak henti, perang Termul vs Tiroris (RRT), whoosh, dll. Now, saya nak cerite sikit, soal gawai Komisi Informasi (KI) Kalbar. Siapkan Koptagul-nya, nikmati narasinya, wak!
Tadi malam, Pendopo Rumah Dinas Gubernur Kalbar mendadak berubah menjadi arena epik yang layak dijadikan film dokumenter. “Pertarungan Para Penguasa Data.” Begitu saya turun dari mobil, saya langsung disambut pemandangan yang membuat mata ingin cek ulang undangan. Ini acara Komisi Informasi atau rapat darurat para penguasa kerajaan Kalbar?
Bupati ada. Wakil bupati ada. Wali kota hadir. Kepala dinas berjajar. Bahkan kursi-kursi pun seperti punya kasta, masing-masing ditempeli nama lembaga, seolah-olah berkata, “Silakan duduk sesuai takdirmu.” Saking banyaknya kursi bertanda, saya merasa seperti sedang main tebak-tebakan. “Temukan Kursi yang Cocok untuk Pejabat Bukan Siapa-siapa!” Hadiah utamanya, tidak tersesat secara sosial.
Setelah mata saya hampir minus dadakan karena mencari-cari. Saya bertemu penyelamat sejati, M. Lutfi, komisioner KI. Saya langsung menyetel mode memelas. “Bang, tolong carikan kursi saya.” Dia cek daftar, lalu menunjukkan lokasi kursi saya… di sayap kanan, paling belakang, paling pojok. Kursi kasta buruh informasi. Wajar, saya cuma pernah jadi observer KI, bukan penguasa anggaran atau pembawa stempel kebijakan. Tapi tidak apa-apa, setidaknya saya masih berada dalam GPS acara, bukan di halaman parkir.
Acara molor setengah jam, sesuai SOP tak tertulis negara, “Pejabat tidak pernah terlambat, waktu yang datang kepadanya.” Begitu Gubernur Kalbar Ria Norsan muncul, ruangan yang tadinya terlihat seperti ruang tunggu Puskesmas hari Senin tiba-tiba berubah penuh seperti antrean sembako gratis. Semua kursi depan langsung diduduki. Fenomena fisika ini hanya bisa dijelaskan oleh teori gravitasi pejabat tinggi.
Sambutan demi sambutan mengalir. Namun momen yang membuat saya hampir tersedak air mineral adalah pernyataan Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro. Dengan santai ia bilang, posisi Ketua KI itu hanyalah kerja sampingan karena pekerjaan utama beliau adalah dosen. Saya bengong. Ini lembaga negara, dibentuk UU, dibiayai APBN, tapi dianggap sambilan? Ya, wes, nanti saya akan bahas khusus soal kerja sampingan ala pentolan KI itu.
Saya sempat menunggu MC berkata, “Baik, selanjutnya sambutan dari pejabat full-time,” tapi tentu itu tidak terjadi. Drama birokrasi kadang lebih liar dari sinetron. Masuklah kita ke inti malam itu, Penganugerahan Badan Publik Paling Terbuka Se-Kalbar 2025. Ini Piala Oscar-nya KI Kalbar. Lampu mengarah ke panggung, piagam berkilau, dan semua kepala dinas tampak menahan napas seperti peserta ajang pencarian bakat.
DKP Kalbar di bawah Frans Seno meraih penghargaan. Saya tidak terkejut. Waktu jadi observer, saya lihat sendiri bagaimana mereka buka data seperti buka pintu rumah waktu Lebaran. Sayangnya, masih di berada peringkat keempat. Nomor satunya, Kesbangpol Kalbar dan diterima langsung oleh Pak Manto.
Lalu untuk kategori legislatif, DPRD Kota Pontianak keluar sebagai pemenang. Sataruddin maju menerima piagam dengan gaya orang yang sudah tiga hari latihan senyum di depan cermin. Kategori kabupaten/kota akhirnya jatuh pada Wali Kota Singkawang. Kota amoi ini memang selalu punya kejutan. Kalau nyari keragaman, seni budaya, atau pintu yang selalu terbuka, Singkawang memang tempatnya.
Namun satu tanda tanya menari di kepala saya, “Kenapa bukan Kubu Raya?” Bupati Sujiwo itu kan definisi hidup dari keterbukaan informasi. Sehari tidak bikin konten, mungkin jaringan 4G Kubu Raya langsung protes. Sampai ia dijuluki Bupati Konten. Semua progres pembangunan dia datangi, syuting, unggah, ulang. Konsistensi seperti ini bahkan bisa jadi kurikulum “Komunikasi Pemerintahan Berbasis Konten”.
Tapi ternyata KI Kalbar punya rumus lain. Rumus yang lebih rumit dari algoritma Tiktok. Ya sudahlah. Namanya juga penilaian, kadang lebih misterius perceraian Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa, ups.
Bukan cuma Kalbar yang punya drama. Di level global, hubungan Presiden China Xi Jinping dan PM Jepang Sanae Takaichi sedang tegang. Gara-gara Takaichi menyebut Taiwan sebagai “mitra penting”, diplomat China Xue Jian langsung ngegas di media sosial dengan ancaman level film silat, “memenggal leher kotor itu.” Ketegangan internasional ini membuat saya berpikir, kalau hubungan dua negara raksasa saja bisa sepanas itu, wajar kalau penilaian keterbukaan informasi Kubu Raya juga memicu rasa penasaran rakyat kecil seperti saya.
Akhir acara, saya berjalan keluar pendopo sambil tersenyum kecil. Malam itu saya belajar, keterbukaan informasi tidak hanya soal data—, api juga soal drama, politik kursi, dan misteri-misteri dunia yang kadang lebih liar dari stand-up comedy.
Semoga tahun depan saya masih diundang. Kalau tidak, mungkin itulah bentuk keterbukaan paling jujur, “Wak, tahun depan kamu cukup nonton dari rumah saja.” (*)
#camanewak
