Catatan Satire Rizal Pandiya | Kolumnis
Sekretaris Perkumpulan Penulis Satupena Lampung
HATIPENA.COM – Tahun ini negara jadi dermawan lagi. Tapi kali ini bukan untuk bagi-bagi bansos, melainkan bagi-bagi gelar pahlawan. Kalau dulu gelar pahlawan harus direbut dengan air mata dan tumpahan darah, kini cukup dengan pembacaan keputusan yang ditanda tangani presiden.
Tapi yang menarik bukan soal siapa yang diangkat jadi pahlawan, melainkan siapa yang berdampingan. Di dalam Keppres, ada nama Soeharto dan Marsinah. Keduanya sama-sama terkenal. Yang satu dikenal sebagai pemegang sistem, sedangkan satunya lagi dihancurkan oleh sistem. Lengkap sudah – pelaku dan korban reunian lewat sebuah upacara kenegaraan.
Saya nggak tahu apakah ini yang disebut dengan satire sejarah. Bisa jadi ini hanya ada di Indonesia, di mana yang dibunuh dan pembunuh bisa bareng-bareng masuk dalam lembaran negara dan sama-sama disebut sebagai pahlawan nasional.
Coba bayangkan ketika dilaksanakan upacara di alam baka, Marsinah duduk di kursi kehormatan, lalu Soeharto datang mengenakan seragam safari, lengkap dengan lencana pahlawan yang berkilau. “Sekarang kita satu almamater, Dek,” kata Soeharto dengan senyumnya. Marsinah lalu menjawab sambil nyengir, “Oh… iya, Pak? Tapi saya nggak pake orang dalam lho, Pak.”
Harus diakui, negara sepertinya ahli dalam hal manajemen paradoks. Apa saja bisa disatukan asal punya kop suratnya. Korban dan pelaku bisa menjadi sahabat sejati, asal saja stempelnya basah. Seorang jenderal, misalnya, bisa duduk berdampingan dengan yang nggak lulus SMK, asal ada kop surat dari MK. Ini cuma sebagai contoh manajemen paradoks yang dimaksud tadi.
Pemberian gelar pahlawan ini, saya seperti nonton sinetron dengan plot bolak-balik. Pemeran protagonis meninggal dan yang antagonis tobat. Lalu keduanya sama-sama masuk surga dalam episode terakhir. Penonton boleh bingung asal rating tetap naik.
Pada zaman Orde Baru kita mengenal adanya “Hubungan Industrial Pancasila”, tapi sekarang kita pun punya “Rekonsiliasi Nasional Pancasila” versi upgrade yang sangat absurd tetapi lebih ramah dengan media massa.
Mungkin pemerintah punya maksud baik, yaitu ingin menunjukkan bahwa luka sejarah sudah mulai sembuh. Tapi sayangnya, korban masih berbalut perban, sementara darahnya masih mengalir.
Para akademisi dan ilmuwan mungkin menyebut peristiwa ini sebagai dialektika kebangsaan, tapi akar rumput di warung kopi, menyebutnya “nyeleneh”. Karena ternyata, di negeri yang terkenal santun sebagai orang timur ini, ironi itu sudah masuk dalam kurikulum khusus.
Dalam asumsi negara, Marsinah seharusnya senang karena akhirnya diakui sebagai pahlawan. Sedangkan Soeharto juga harus bangga karena dianggap berjasa membangun negeri ini. Semuanya senang, tinggal rakyat yang bingung apakah harus bertepuk tangan atau mengelus dada.
Tapi yang membuat penasaran, kenapa keputusan ini baru sekarang keduanya jadi pahlawan? Masa tunggunya cukup lama, sampai lebih dari tiga panca varsa, seolah-olah negara baru bangun dari tidurnya, ketika alarm sejarah berbunyi tiga kali dengan baterainya yang hampir habis.
Tentu saja kita tidak ingin bersuudzon. Mungkin presiden sekarang hanya ingin melengkapi daftar nama pahlawan tapi diwarnai dengan nuansa keluarga. Lagi pula, mumpung menjabat sebagai presiden, mau kapan lagi memberi penghargaan kepada mantan mertua kalau bukan sekarang? Ini cuma sekadar sentimen sejarah yang beraroma kekeluargaan, tapi bukan nepotisme.
Mungkin sudah banyak yang tahu, di media sosial, warganet debat kusir. Ada yang mengatakan, “Marsinah itu korban pembangunan!” sementara “Soeharto itu bapak pembangunan!” Lalu para kusir pun bersepakat: keduanya sama-sama membangun – yang satu membangun jalan, sedangkan lainnya membangun makam.
Dan jika suatu saat nanti ada anak sekolah yang bertanya, “Bu, siapa yang membunuh Marsinah?” Gurunya pasti gelagapan dan menjawab seadanya, “Itu kerja tim, Nak. Gotong-royong nasional.” Bayangkan!
Di lain sisi, dengan gagahnya pejabat kita menyebutkan, “Ini sebagai bentuk penghargaan negara kepada elemen bangsa.” Elemen? Iya betul, bahkan elemen nitrogen sekali pun bisa juga jadi pahlawan jika dibutuhkan untuk mengimbangi atmosfer politik.
Ini juga sekaligus menunjukkan bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa yang demokratis. Soal kritik sudah biasa. Bahkan yang mengkritik dengan yang dikritik pun boleh duduk sejajar dan berdampingan asalkan keduanya sudah dinyatakan meninggal dunia.
Jika saja Karl Marx masih bernyawa, mungkin ia akan geleng-geleng kepala menyaksikan ini sembari berkata, “Inilah konflik kelas yang paling damai, karena keduanya berada dalam makam yang disebut sebagai makam pahlawan.”
Masih segar dalam ingatan kita ketika Marsinah dulu dengan gigihnya menuntut kenaikan upah, tapi yang yang terjadi hari ini, yang naik justru harga sembako. Dan sekarang Marsinah pun naik derajat jadi pahlawan. Sungguh sebuah ironis, tapi lumayan, karena akhirnya ada juga yang naik meski bukan gaji.
Dan tidak mustahil sebentar lagi negara akan membuat museum baru, yang disebut “Museum Rekonsiliasi Nasional”. Sebuah museum yang menceritakan banyak tragedi kemanusiaan, tragedi politik, dan tragedi hukum. Yang dari korban jadi Kawan, yang tadinya lawan jadi teman, yang mulanya oposisi jadi koalisi. Seorang pengkhianat jadi penyelamat dan seorang pecundang jadi pemenang, yang korban jadi pelaku, dan yang pelapor menjadi terlapor, dan seterusnya.
Momen ini, bagi sebagian pejabat, menjadi sangat strategis. Bayangkan nanti betapa indahnya narasi kampanye pemilihan presiden, “Kami adalah generasi yang mewarisi semangat visi Soeharto dan Marsinah.” Dengan menyebut dua nama tadi, maka semua jadi paham, ada aroma nostalgia, perjuangan dan stabilitas dalam satu narasi.
Tak dapat disangkal, bahwa bangsa ini memang ahli dalam hal membuat semua tampak menjadi seimbang dan setara. Korban dapat piagam sedangkan penjahat dibuatkan patung dengan ukiran indah. Lalu keduanya menyatu dalam sebuah kalender peringatan nasional.
Maka, ketika nyanyi “Gugur Bunga” bergema, rakyat pun menunduk tapi bukan karena terharu, melainkan bingung, yang menanam siapa, yang gugur bunga siapa, dan yang memetik gelar pahlawan itu siapa?
Tapi ya sudahlah, dimaklumi saja. Karena di republik ini, siapa saja bisa jadi pahlawan asalkan kenyataan dan ceritanya dipisah menggunakan pita merah putih. (*)
Bandar Lampung, 12 November 2025
#MakDacokPedom
