Oleh: Wahyu Iryana | Penulis
Sejarawan UIN Raden Intan Lampung
HATIPENA.COM – Lampung adalah provinsi yang selalu hidup di persimpangan antara sejarah dan geografi. Dari jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Sumatra dan Jawa hingga kisah erupsi Gunung Krakatau yang mengubah wajah pesisirnya, daerah ini menyimpan memori kolektif tentang bencana yang membekas. Namun untuk menatap masa depan mitigasi yang lebih kuat, Lampung perlu belajar bukan hanya dari sejarah sendiri, melainkan juga dari bencana yang terjadi di provinsi-provinsi tetangga.
Beberapa waktu terakhir, Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara kembali diterjang banjir besar. Ketiganya adalah provinsi yang memiliki karakter geografis berbeda, namun bencana yang muncul memperlihatkan pola serupa: kerusakan lingkungan, lemahnya tata ruang, dan rendahnya kesiapsiagaan berbasis komunitas. Banjir di Aceh menunjukkan betapa sungai-sungai besar yang mengalir dari pegunungan Leuser menjadi ancaman ketika hulu tidak dijaga.
Sumatra Barat dengan topografi curam dan curah hujan tinggi kembali menghadapi banjir bandang yang membawa material kayu serta lumpur. Sementara itu, Sumatra Utara, khususnya dataran rendah dan pesisir timur, mengalami banjir meluas akibat penyempitan daerah resapan dan konversi lahan yang tak terkendali.
Ketiga provinsi tersebut memberi pesan penting: daerah yang mengabaikan sejarah ekologinya akan lebih sering jatuh dalam siklus bencana. Sebagai sejarawan, saya memandang mitigasi bencana di Lampung bukan sekadar respons kontemporer, melainkan bagian dari perjalanan historis panjang.
Catatan kolonial Belanda, arsip pertanian, laporan pemukiman, dan cerita lisan masyarakat mengungkap pola bencana yang berulang: gempa bumi, tsunami kecil pada abad ke-19, banjir besar di Way Sekampung, hingga dampak erupsi Krakatau 1883 yang menyapu pesisir. Banjir yang melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara seharusnya menjadi peringatan dini bagi Lampung, karena secara geologi dan ekologi, Lampung menghadapi risiko yang sejenis.
Data BMKG menunjukkan Lampung berada di zona gempa tektonik dan vulkanik. Aktivitas megathrust di Selat Sunda bisa memicu gempa besar dan tsunami. Skenario ilmiah ini merupakan pengulangan sejarah yang telah berabad-abad tercatat. Namun, berbeda dengan masa silam, Lampung kini memiliki perangkat ilmiah, teknologi modern, dan kebijakan mitigasi. Inilah momentum penting untuk menggabungkan pengalaman sejarah, pengetahuan ilmiah, dan kesiapsiagaan komunitas.
Penguatan hutan hulu dan mangrove menjadi langkah pertama yang mutlak. Banjir besar di Aceh dan Sumatra Barat memperlihatkan rapuhnya hulu sungai ketika deforestasi tak terkendali. Di Lampung, kawasan hutan lindung seperti TNBBS, register hutan, dan daerah pegunungan harus dijaga sebagai penyangga alami. Tanpa hulu yang kuat, pesisir Lampung bisa mengalami banjir lumpur seperti di Sumatra Utara.
Tata ruang berbasis risiko juga harus ditegakkan secara ketat. Daerah padat penduduk seperti Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Selatan tak boleh membiarkan pembangunan mendesak kawasan rawan banjir dan longsor.
Kegagalan tata ruang di Sumatra Utara terutama di daerah perkotaan dan dataran rendah menunjukkan bahwa pembangunan tanpa mitigasi adalah bencana yang menunggu waktu. Lampung harus tegas menghindari pola tersebut.
Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) di pesisir merupakan bagian penting dari kesiapsiagaan. Pengalaman Aceh 2004 telah mengajarkan dunia betapa pentingnya jalur evakuasi yang jelas dan terlatih. TES di Lampung sudah mulai dibangun, tetapi jumlah dan kualitasnya harus terus ditingkatkan, terutama di wilayah pesisir barat dan selatan yang berhadapan langsung dengan Selat Sunda. TES bukan semata bangunan beton, melainkan simbol mentalitas siaga.
Literasi bencana berbasis sejarah lokal juga perlu diperluas. Sumatra Barat berkali-kali membuktikan bahwa masyarakat sering kali tak memahami tanda alam. di Lampung, kurikulum sekolah bisa memasukkan materi mitigasi berbasis sejarah lokal seperti tsunami Krakatau, banjir Way Sekampung, longsor di kaki Gunung Tanggamus, atau letusan Gunung Rajabasa. Generasi muda harus membangun refleks yang tepat ketika menghadapi risiko bencana.
Selain itu, teknologi peringatan dini harus diperkuat. Aceh memiliki sistem peringatan tsunami yang baik, tetapi banjir tetap terjadi karena lemahnya respon masyarakat terhadap peringatan hujan ekstrem. Lampung harus mengembangkan sistem notifikasi digital, sirene, peta evakuasi, serta SOP respons komunal yang dibangun melalui latihan rutin dan kolaborasi lintas lembaga.
Kolaborasi menjadi pilar utama Lampung Siaga Bencana. BNPB, BMKG, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BPBD, komunitas adat, kelompok tani hulu sungai, sekolah, kampus, dan masyarakat pesisir harus bekerja sebagai satu ekosistem kesiapsiagaan. Banjir di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara memperlihatkan bahwa bencana tidak bisa dilawan secara sektoral. Ia menuntut kerja bersama lintas keahlian dan lintas wilayah.
Jika Lampung mampu mengintegrasikan pelajaran dari bencana di tiga provinsi tersebut, Lampung dapat tampil sebagai provinsi yang paling siap bencana di pulau Sumatra. Kesiapsiagaan bukanlah ketakutan, melainkan bentuk cinta: cinta pada tanah, masyarakat, dan sejarah yang membentuk identitas Lampung.
Dari pemetaan risiko hingga penguatan hulu sungai, dari jalur evakuasi hingga pendidikan mitigasi, Lampung dapat menjadi contoh provinsi yang belajar dari sejarah sendiri dan dari bencana tetangganya. Lampung Siaga Bencana adalah agenda untuk menyelamatkan nyawa, menjaga lingkungan, dan menghormati sejarah. (*)
