Rosadi Jamani | Penulis
Ketua Satupena Kalbar
HATIPENA.COM – Banyak followers meminta saya membahas soal tambang di Morowali, Sulawesi Tengah. Negara saja seperti tak berdaya, apalagi kita rakyat kecil. Muncul istilah “negara dalam negara.” Mari kita lindas, eh salah, kupas sambil seruput Koptagul, wak!
China memang membantu pembangunan Indonesia, katanya. Investasi mencapai US$ 35,3 miliar, sekitar Rp 578 triliun. Saking banyaknya duit yang ditanam, entah bagaimana tiba-tiba muncul aroma kurang ajar. Seolah-olah di Morowali berdiri negara baru yang benderanya belum sempat didaftarkan ke PBB. Di sana ada bandara misterius yang tidak bisa dimasuki aparat. Ini persis seperti adegan film spionase kelas B. Lampu remang, pintu besi, dan petugas yang mungkin cuma bicara lewat telepati. Katanya sudah beroperasi sejak 2019 tanpa izin negara, tapi entah kenapa baru heboh setelah 2025 di masa Presiden Prabowo. Mungkin sinyal WiFi di Morowali baru kuat belakangan.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sampai turun tangan. Ia mengatakan tidak boleh ada “negara dalam negara”. Ya jelas, masa Indonesia mau jadi rumah kontrakan yang ruang tengahnya disewakan ke negara lain? Peneliti ISDS, Edna Caroline, ikut menambah bumbu dengan mengungkap bandara ilegal itu seperti telur busuk yang tiba-tiba pecah setelah bertahun-tahun disimpan dalam laci. Publik? Tentu saja ikut berteriak. DPR? Lebih ribut lagi, seperti dewan juri lomba dangdut yang merasa suaranya tidak didengar. Semua serempak bertanya, siapa sebenarnya yang memegang remote kontrol negeri ini?
Sementara itu, di kawasan IMIP Morowali seluas 4.000 hektare, segalanya berjalan mulus untuk para investor. Tapi, untuk negara? Hmm… seperti orang tua yang datang ke kos anaknya tanpa izin. Lalu, disuruh tunggu di depan pagar. Pengawasan negara terbatas, aparat sulit masuk, bandara misterius beroperasi tanpa izin, dan publik mulai membayangkan IMIP sebagai Republik Mandiri Nikelistan yang punya konstitusi sendiri. Mungkin lengkap dengan lagu kebangsaan yang hanya bisa dinyanyikan dalam bahasa Mandarin industri.
Investasi di kawasan ini mencapai Rp 562 triliun, devisanya Rp 252 triliun, dan mayoritas tenantnya dari China. Saking banyaknya modal yang masuk, PDRB Morowali melonjak dari Rp 388 juta di 2020 menjadi Rp 1,3 miliar di 2024. Hebat memang, tapi di balik angka-angka itu ada aroma kompromi yang begitu pekat, sampai-sampai aktivis lingkungan seperti WALHI menuduh negara sedang melakukan yoga ekonomi. Lentur, elastis, kadang terlihat seperti memelintir diri sendiri demi kenyamanan investor.
Presiden Prabowo sampai memerintahkan TNI melakukan latihan di kawasan rawan tambang ilegal, termasuk Morowali, seolah ingin memberi pesan, “Hei, ini masih Indonesia! Jangan main-main!” Tapi latihan TNI melawan tungku smelter mungkin tidak terlalu menakutkan, kecuali mereka membawa bendera raksasa dan pengeras suara yang memutar lagu-lagu nasional nonstop.
Sementara drama geopolitik itu bergulir, tragedi kemanusiaan di IMIP terus terulang. Pada 24 Desember 2023, ledakan tungku di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel merenggut 13 pekerja. Sebagian mengalami luka bakar hingga 70%, dan tiga klinik IMIP tertutup seperti fasilitas kesehatan rahasia yang cuma buka saat gerhana matahari. Kritik keras berdatangan dari YLBHI dan aktivis HAM, tapi kawasan itu tetap berdiri tegak, seperti raksasa industri yang kebal terhadap teguran moral.
Semua ini menimbulkan pertanyaan yang menggantung seperti lampu bandara IMIP yang tak kunjung diperiksa. Apakah negara sedang diuji, dihipnotis, atau cuma kelelahan menghadapi magnet investasi raksasa Tiongkok? Kedaulatan negara digugat seperti akun Facebook yang kena hack. Sementara rakyat bingung harus bersyukur atau waspada. Yang jelas, Morowali kini menjadi panggung megah tragedi ekonomi-politik. Penuh drama, penuh konspirasi, penuh kejanggalan, dan penuh alasan bagi publik untuk bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang mengendalikan panggung ini?
#camanewak
Foto Ai hanya ilustrasi
