Nada yang Tersisa di Depan Gedung Kaca
Paulus Laratmase | Penulis
HATIPENA.COM – Di depan gedung tinggi milik INPEX di bilangan pusat bisnis ibu kota, suara-suara dari selatan negeri itu bergema. Mereka datang bukan dengan amarah yang membakar, melainkan dengan dada yang sesak oleh kerinduan untuk didengar.
Bendera adat dikibarkan, doa-doa diucap dalam bahasa ibu yang barangkali tak dipahami para penjaga gedung, namun getarannya menembus kaca dan logam, menembus dinding formalitas korporasi global. Itulah saat ketika hati bertemu dengan kebijakan, dan suara manusia bertemu dengan bahasa industri.
Aksi masyarakat adat Tanimbar hari itu bukan menjadi ekspresi dari luka yang terpendam dan harapan yang tersisa. Mereka bukan menolak pembangunan, bukan pula menutup diri dari kemajuan. Mereka datang membawa tanya sederhana: “Apakah kami dilihat sebagai bagian dari masa depan yang sedang kalian bangun?”
Sebab di balik setiap proyek strategis nasional, ada wajah-wajah yang menatap laut setiap pagi, anak-anak yang tumbuh di bawah bayang tiang bendera, dan tanah leluhur yang kini diukur dengan garis hukum dan peta investasi.
INPEX, melalui factsheet yang dirilis setelah aksi itu, menyampaikan pandangan yang rapi dan terstruktur. Mereka menegaskan posisi sebagai mitra pemerintah dalam proyek Blok Masela, bahwa mereka bekerja di bawah pengawasan SKK Migas, menghormati regulasi, menjalankan program sosial sejak 2011, dan memberi manfaat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan. Semua itu memang patut diapresiasi. Namun, di luar angka dan laporan, ada dimensi lain yang tak mudah diukur: perasaan manusia.
Sebab bagi masyarakat adat, tanah bukan saja aset produksi; ia adalah nadi eksistensi. Ketika proyek besar datang membawa janji kesejahteraan, rasa takut pun ikut hadir: takut kehilangan bahasa ibu yang mulai pudar di tepi pantai, takut pada bayangan rumah adat yang berganti papan proyek, takut pada jarak emosional antara “pembangunan” dan “kehidupan”.
Inilah dampak sosio-psikologis yang tak selalu dibaca dalam tabel laporan: kegelisahan kolektif sebuah komunitas yang merasa berada di pinggir percakapan tentang masa depan mereka sendiri.
Mungkin di mata INPEX, proyek Abadi adalah simbol investasi yang berkelanjutan. Tetapi di mata masyarakat adat, “abadi” itu memiliki makna lain: “Tentang abadi-nya hubungan manusia dengan tanah dan laut.” Ketika dua makna ini tak saling bertemu, di situlah dialog sosial kehilangan kedalamannya. Fakta-fakta bisa menjelaskan, tetapi tak selalu menenangkan. Data bisa mengisi laporan, namun tak selalu menjawab batin.
Aksi damai di depan kantor INPEX adalah bentuk terapi sosial: upaya kolektif menyembuhkan rasa tersisih. Dalam psikologi sosial, tindakan seperti ini sering disebut catharsis, pelepasan emosional yang muncul karena tekanan sosial yang lama tertahan. Para peserta aksi bukan mencari konfrontasi, tetapi konfirmasi: bahwa mereka diakui, bukan hanya disebut dalam paragraf laporan CSR. Mereka ingin mendengar, bukan sekadar diberi tahu.
INPEX, dalam factsheet-nya, telah menegaskan bahwa izin sosial menjadi prioritas yang sedang dibangun sejak dini. Kalimat itu, bila benar-benar dihayati, sebenarnya adalah undangan untuk dialog lebih mendalam. Izin sosial tidak bisa dibeli dengan program, melainkan dibangun melalui empati. Sebab masyarakat adat tak menuntut belas kasihan, mereka menuntut partisipasi bermartabat. Bahwa setiap program, setiap langkah pembangunan, harus memberi ruang bagi mereka untuk menjadi subjek, bukan objek.
Dampak sosio-psikologis dari aksi ini juga dapat dilihat dari dua sisi: bagi masyarakat adat, aksi menjadi ruang untuk menegaskan identitas dan solidaritas. Bagi INPEX, aksi itu mestinya menjadi cermin refleksi atas cara pandang mereka terhadap manusia yang hidup di sekitar proyek. Apakah masyarakat adat hanya dipahami sebagai “pemangku kepentingan lokal”, atau sebagai manusia yang punya sejarah, spiritualitas, dan narasi tentang bumi mereka sendiri?
INPEX boleh menulis banyak tentang pendidikan, tentang beasiswa dan pelatihan, tentang sanitasi dan UMKM. Semua itu baik. Namun, pembangunan sejati adalah ketika perusahaan juga mau belajar: belajar mendengar cerita rakyat di sela-sela rapat, belajar memahami makna adat dalam setiap langkah teknokratisnya, dan belajar untuk tidak menganggap “izin sosial” sebagai formalitas administratif.
Sebab “izin sosial” itu bukan surat izin usaha, melainkan perjanjian batin. Ia tumbuh dari kepercayaan, bukan dari kontrak. Ia lahir dari pandangan mata yang saling mengerti, dari tangan yang saling menggenggam di tepi pantai Nustual, bukan dari tanda tangan di berkas proyek.
Kini, setelah demonstrasi itu usai, kota kembali tenang. Tapi di hati banyak orang Tanimbar, masih ada pertanyaan yang bergema: apakah suara kami hanya terdengar sampai pagar gedung itu saja? Pertanyaan yang sederhana, namun sarat makna. Di sinilah refleksi harus dimulai, bahwa perusahaan global seperti INPEX tidak hanya beroperasi di bawah hukum negara, tetapi juga di bawah hukum kemanusiaan.
Sastra mengajarkan kita satu hal: bahwa manusia bukan angka di spreadsheet. Ia adalah cerita yang hidup, yang bisa luka, bisa berharap, bisa berubah. Maka, proyek Abadi mestinya juga menjadi proyek kemanusiaan yang menumbuhkan bukan hanya gas dan keuntungan, tetapi juga rasa saling percaya.
Masyarakat adat telah berbicara dengan caranya sendiri dengan doa, tarian, dan air mata yang jatuh di trotoar ibukota. Kini, giliran INPEX untuk menjawab dengan cara yang lebih dari sekadar factsheet. Jawaban yang tak hanya ada di atas kertas, tapi juga di hati.
Catatan Om Paul
Refleksi ini bukan tudingan, melainkan undangan. Undangan bagi INPEX untuk melihat bahwa pembangunan sejati membutuhkan kepekaan terhadap makna hidup orang-orang yang menjadi bagian dari tanah tempat mereka berpijak. Sebab ketika perusahaan memahami bahasa hati masyarakat adat, barulah proyek itu layak disebut “Abadi” bukan hanya di ladang gas, tetapi di relung kemanusiaan manusia Tanimbar, Maluku dan Indonesia.
Tinggal di Papua dan belajar dari pengalaman Freeport dan LNG Bintuni. Di Papua, cerita surga dulu tak seindah cerita kini. Masyarakat adat hidup dalam marginalisasi yang tak tahu kapan berakhir. (*)
Jakarta, Senin 3 November 2025
