Catatan Paradoks; Wayan Suyadnya | Penulis
HATIPENA.COM – Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menyampaikan kegelisahan: alih fungsi lahan pertanian di Bali sudah mencapai titik “nakdir”.
Luas lahan pertanian berkelanjutan di Bali hanya sekitar 62 persen dari total lahan baku sawah. Padahal, menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2025, seharusnya 87 persen lahan dipertahankan untuk pangan.
Angka-angka itu menyerupai lonceng yang berdentang di tengah upacara, mengabarkan bahaya yang mungkin terlambat kita sadari. Lalu hadir solusi yang terdengar gagah:
Mencetak sawah baru.
Gubernur dan para bupati/wali kota pun diminta mencari lahan. Seolah sawah bisa tumbuh di atas kertas kebijakan lebih cepat daripada tumbuh di tanah basah.
Namun pertanyaan kritis yang tak boleh terlewat: sawah baru itu hendak dicetak di mana? Jawabannya pasti di hutan.
Dan di sinilah paradoks mulai menganga. Untuk menyelamatkan sawah yang hilang oleh alih fungsi lahan, kita justru mengalihfungsikan hutan. Jika demikian, apa bedanya dengan penyakit yang sama, yang kini hanya berganti organ penderita?
Bali adalah pulau kecil. Luasnya hanya sebutir nasi dibanding piring besar Nusantara. Dengan kepadatan penduduk yang terus menanjak, ruang Bali bukan elastisitas tanpa batas.
Menambah sawah berarti mengurangi ruang lainnya—dan kini yang tersisa adalah hutan: sumber air, penjaga tanah, peneduh spiritualitas.
Jika hutan ditebang demi sawah, kita sedang mengganti krisis pangan dengan krisis ekologi. Menukar karbohidrat dengan oksigen. Adakah itu keberlanjutan, atau sekadar ilusi solusi?
Padahal Bali adalah estetika ekologis: Sawah dan hutan adalah sepasang sayap keseimbangan. Jika satu dipangkas, Bali akan terbang dengan kepak kelelahan.
Kesalahan terbesar dalam membaca Bali adalah menganggapnya hanya sebagai ruang geografi, padahal ia adalah ruang demografi.
Pertumbuhan penduduk Bali tampak tak terkendali. Namun data menunjukkan tingkat kelahiran justru telah lama ditekan melalui KB Dua Anak Cukup—program nasional yang pernah begitu sukses.
Lantas kenapa Bali makin penuh sesak? Jawabannya singkat: Urbanisasi. Ledakan jumlah penduduk bukan muncul dari rahim, tetapi dari lalu lintas kedatangan.
Bali adalah magnet ekonomi, magnet pariwisata, magnet impian. Sayangnya, semua magnet memiliki kutub yang kadang menusuk.
Makin banyak pendatang, makin besar tekanan terhadap lahan. Kebijakan kita selama ini mengurusi bangunan, tetapi mengabaikan siapa yang membangunnya.
Mengendalikan populasi bukan hanya menekan fertilitas, tetapi juga mengatur mobilitas. Bali membutuhkan kebijakan perlindungan ruang hidup, bukan sekadar pelestarian pemandangan.
Maka itu, yang tak bisa ditunda: Penataan jumlah penduduk berbasis daya dukung lingkungan. Regulasi ketat terhadap urbanisasi dan kependudukan. Setiap pendatang wajib memiliki jaminan kontribusi ekologis dan sosial, bukan hanya mencari nafkah tanpa jejak tanggung jawab. Moratorium pengembangan properti di kawasan kritis.
Paradoks terbesar dari semua ini: Kita menginginkan Bali tetap hijau, namun terus memaksanya menanggung beban yang tak hijau. Pemerintah ingin menjaga ruang hidup rakyat, tetapi ragu menata jumlah rakyat itu sendiri.
Kita ingin mempertahankan alam, namun takut menyentuh akar masalah yang paling politis: siapa yang berhak tinggal dan berkembang di pulau ini?
Jika masih bertahan pada ilusi “pencetakan sawah”, kita hanya memindahkan kerusakan dari satu sudut Bali ke sudut lainnya. Dan Bali, perlahan, bukan lagi rumah bagi budaya luhur, melainkan korban megaproyek yang malas berpikir jauh.
Maka, sebelum mencetak sawah dari hutan, mari cetak keberanian dalam kebijakan demografi. Bali harus memiliki politik demografi jelas dan tegas. Karena menjaga Bali bukan tentang memperluas lahan, melainkan mempersempit keserakahan. (*)
Denpasar, 27 Nopember 2025
