Catatan Satire Rizal Pandiya | Penulis
Sekretaris Perkumpulan Penulis Satupena Indonesia Lampung
HATIPENA.COM – Setiap 10 November, republik ini seperti menggelar acara “Indonesia Mencari Pahlawan.” Beda dengan program acara televisi di ajang pencarian bakat, yang ini tak ada drama kontestan menangis haru sampai tersedu-sedu. Yang ada hanya rakyat yang jadi sejarawan dadakan. Tahun ini, sembilan nama lolos seperti mobil pejabat yang dikawal voorrijder di jalur busway. Tapi satu nama agak macet, klakson saling bersahutan dengan teriakan: Soeharto!
Begitu nama jenderal besar itu diumumkan, langsung grup WhatsApp keluarga berselisih pendapat. Mereka terbelah dua: kubu pro menulis “dulu harga sembako murah,” sedangkan kubu yang kontra menulis “dulu harga nyawa manusia jauh lebih murah.” Bahkan grup WhatsApp alumni SMA juga ikut ribut, sampai admin terpaksa ganti status grup “Damai Itu Indah.”
Sebenarnya, debat tentang Soeharto ini bukan tema baru melainkan musiman, seperti penyakit flu di musim hujan. Datang, pergi, balik lagi, sementara obatnya cuma itu-itu saja sampai stoknya habis di apotek demokrasi. Yang pro pasti punya nostalgia. Sedangkan yang kontra mengalami trauma. Lengkap sudah.
Berdasarkan survei Denny JA, Soeharto ternyata paling banyak disukai publik. Skor-nya pun cukup tinggi. Jika dikonversikan dengan perolehan angka Pilkada, bisa dipastikan calonnya menang telak. Memang publik suka dengan figur yang tenang, murah senyum, dan tidak omon-omon doang. Walaupun sebenarnya, karena dulu warga dilanda ketakutan. Bersuara sedikit saja langsung hilang seperti sandal baru dibawa jumatan.
Tapi jangan lupa, dunia ini bukan hanya milik survei LSI tetapi juga milik sejarah. Dan dilalahnya, sejarah ternyata mencatat bahwa Soeharto punya banyak catatan hitam yang cukup kelam. Mulai dari mengekang kebebasan, tuduhan memperkaya keluarga, sampai paket represif, lengkap dengan praktik memata-matai Islam dan penculikan mahasiswa.
Gerakan Reformasi 1998 muncul bukan karena rakyat cuma iseng ganti suasana. Gerakan itu muncul karena rakyat sudah muak, capek, jenuh karena hidup dalam tekanan selama 32 tahun. Dan ketika hari itu Soeharto berhasil diturunkan dari kursi kekuasaan, rakyat pun lega. Bahkan konon pohon beringin yang dulu rimbun pun ikut gemetar.
Hari ini, ketika Soeharto tiba-tiba disebut pahlawan nasional, itu sama saja dengan menyuruh alumni aktivis ’98 reformasi untuk meminta maaf, “Eh maaf ya, bapak dulu kami turunkan, ternyata bapak seorang pahlawan.” Logika ini seperti murid yang habis dimarahi gurunya karena ketahuan nyontek, lalu mendadak diberi penghargaan oleh kepala sekolah sebagai ‘murid paling jujur’.
Tapi yang tidak disangka-sangka, ternyata pendukung Soeharto ini punya senjata, yaitu nostalgia. Dan nostalgia inilah yang dijadikan bahan bakar utama negeri ini. Masyarakat masih teringat ketika dulu harga gula murah, bensin murah, ada swasembada pangan, ada keluarga berencana, ada transmigrasi hingga kelompencapir. Romantis sekali, seperti mengenang mantan, yang dulu sering traktir makan di restoran padang.
Tanpa disadari, banyak yang lupa bahwa ketenangan itu sebenarnya dulu muncul bukan karena negara adem, melainkan warganya diselimuti rasa takut yang tebal seperti jaket winter. Inikah ketenangan yang diinginkan hingga masyarakat akhirnya memberontak?
Tapi sebelum kita sepakat soal gelar pahlawan untuk Soeharto, ayo kita bergerak ke Talangsari. Dan tidak ada salahnya juga jika kita tanyakan pendapat masyarakat desa yang terletak di Lampung Timur, yang pernah merasakan ketika di malam buta dihampiri tentara lengkap dengan bedil. Karena terus terang saja, tidak semua orang suka dinner dengan “lauk peluru.”
Tragedi Talangsari 1989 sejatinya adalah paragraf yang diselipkan di sela-sela karpet sejarah. Jika karpet itu disingkap, maka banyak debu yang berterbangan, yang membuat negara akan terbatuk-batuk. Ini bukan peristiwa kecil, tetapi sering dianggap seperti noda kecil di baju seragam. Padahal nodanya sebesar kotoran yang mengapung di sungai kumuh Kaliawi.
Masih segar dalam ingatan kita ketika asas tunggal Pancasila harus dijalankan tanpa syarat. Tak boleh lalai. Pemerintah menamainya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Isinya panjang sekali. Membosankan. Kalau dibacakan secara lengkap, ayam peliharaan pun bisa langsung tertidur.
Memang ketika itu, ada kelompok Islam yang secara sembunyi-sembunyi menolak asas tunggal. Lalu negara pun panik dan menjadi alasan bagi aparat untuk melakukan tindakan represif. Tak salah jika rakyat bertanya-tanya mengapa negara lebih cepat marah ketimbang tabayyun?
Konon, ada salah satu yang ditengarai “membangkang” dari ideologi Pancasila, yaitu komunitas kecil di Desa Talangsari yang dipimpin seseorang bernama Warsidi. Jumlah mereka mulanya hanya 7 sampai 10 orang, atau kira-kira sekelas geng motor kecil, begitulah. Tapi rupanya negara melihat kelompok ini seperti pasukan Avengers yang sangat membahayakan keutuhan NKRI.
Ketika aparat keamanan datang, maka terjadilah salah paham. Memang selama ini, Si Paham, selalu diposisikan sebagai pihak yang salah. Bahkan cek cok antar suami-istri saja, yang salah juga Si Paham, yang akhirnya membuat panci melayang dan piring pun ikut terbang. Apalagi cek cok aparat dengan rakyat.
Bentrok pun tak dapat dihindari hingga seorang perwira, Kapten Soetiman, akhirnya tewas. Lalu berbalas pantun pun terjadi. Negara rupanya merespons dengan skala “besar-besaran,” hingga alutsista pun dikeluarkan untuk unjuk kekuatan. Lumayan, ABRI dapat “proyek” hingga semua pasukan, termasuk pasukan cadangan, dapat “kerjaan”.
Ketika masih subuh buta, pasukan ABRI tiba-tiba menyerbu. Jamaah yang baru bangun tidur, bahkan belum sempat gosok gigi, tiba-tiba desanya dihujani peluru. Menurut warga, ketika itu, rasanya seperti mimpi ketika tidur siang, tapi versi live-action.
Korban pun berjatuhan. Jumlahnya banyak versi. Ada yang menyebut puluhan hingga ratusan orang. Saking banyak versinya, orang pun bingung berapa jumlah korban yang benar. Namun yang pasti satu hal: ada korban nyawa untuk sebuah negara yang konon katanya “melindungi segenap bangsa.”
Akibat peristiwa tersebut, warga Talangsari sampai kini membawa stigma negatif dan hitam. Ada yang dicap sebagai ekstremis, ada juga yang menyebutnya sebagai GPK – Gerakan Pengacau Keamanan. Padahal banyak yang tidak tahu bahwa sebagian mereka hanya pengikut pengajian yang juga ingin merasakan hidup tenteram, bukan ingin membuat film action.
Atas peristiwa itu, Komnas HAM mengategorikan tragedi Talangsari itu sebagai pelanggaran HAM berat. Namun negara ini sering alergi dengan diksi “berat.” Nampaknya negara lebih senang mendengar kata “ringan,” atau sekadar “miskomunikasi,”. Tapi apa artinya semua frase itu jika nyawa sudah melayanag.
Lalu pada 2019 dibuat suatu deklarasi damai antara aparat dan masyarakat. Tapi anehnya, banyak korban Talangsari yang bertanya, “Kenapa kami tidak diajak?” suatu deklarasi yang absurd. Yang jadi korban siapa tapi yang melakukan deklarasi damai siapa?
Maka sampailah kita pada satu pertanyaan penting. “Kalau sakit belum sembuh dan luka belum kering, apakah pantas seorang tokoh yang memimpin di zaman itu disematkan gelar pahlawan nasional? Ini bukan main-main, ini pertanyaan besar, sebesar utang negara saat ini.
Bisa saja negara dengan enteng mengatakan, “Itu kan masa lalu.” Tapi korban Talangsari berkata, “Luka kami tidak akan pernah expired.” Karena kadang trauma juga tidak mengenal kalender.
Dilema moral lalu muncul di sini. Sejatinya, gelar pahlawan bukanlah sekadar piagam. Gelar itu adalah sebuah pengakuan moral. Dan pengakuan moral itu tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak penah mengakui kesalahannya.
Bagi yang pro kepada Soeharto boleh mengatakan, “Lihatlah pembangunan!” Lalu yang kontra berujar, “Lihatlah korban bergelimpangan!” Kemudian yang netral akan bingung harus melihat ke mana, karena semua pihak sama-sama tegang seperti tali BH yang salah ukuran.
Mungkin saja saat ini negara sedang berpikir, “Jika diberi gelar, apakah situasi akan aman? Lalu kalau tidak diberi gelar, apakah situasi akan gaduh?” Maka negara akhirnya mengambil keputusan dan memilih lebih baik timbul kegaduhan daripada kebenaran.
Lalu ketika membuat keputusan, apakah negara menjadikan nostalgia sebagai dasar memberi gelar pahlawan? Jika nostalgia yang menjadi patokan, maka mantan calon mertua yang dulu sempat dibelikan martabak pun layak dapat penghargaan.
Pahlawan sejati sebenarnya adalah orang yang mau berkorban untuk rakyatnya, bukan justru rakyat yang berkorban yang disebabkan oleh kebijakan negara. Memang definisinya sangat sederhana, tapi untuk mempraktikannya cukup rumit.
Jika saja negara menilai Soeharto hanya dari sisi pembangunan tok, mungkin ia lolos. Tapi jika menilai dari aspek lain, seperti hak asasi manusia, catatannya jadi agak kabur, seperti buku presensi mahasiswa yang dihapus menggunakan karet karena banyak bolosnya.
Lalu kita sebagai bangsa harus lurus melihat sejarah. Tidak boleh bengkok-bengkok. Tidak boleh pula memutarbalikan fakta agar kelihatan manis. Memang gula bisa membuat makanan menjadi lezat. Tapi kalau terlalu banyak, justru akan menimbulkan penyakit diabetes.
Masyarakat Talangsari pun sebenarnya memiliki memori yang berbeda-beda. Mereka ingat peristiwa itu. Ingat asap, ingat suara tembakan, dan ingat rumah-rumah warga yang dibakar. Dan jujur, memori itu bukan dianggap sebagai nostalgia, melainkan trauma berat yang tidak bisa di-zoom in atau di-zoom out-kan.
Karena itu, ketika negara ingin menganugerahkan gelar pahlawan nasional, pertanyaan masyarakat Talangsari sederhana saja, “Pahlawan bagi siapa? Apakah bagi masyarakat Talangsari juga?”
Jangan salah paham, kita tidak sedang memosisikan Soeharto sepenuhnya salah dalam persoalan ini. Tidak. Sejarah tidak menampakkan wujud hitam putih. Tapi harus dipahami bahwa pahlawan adalah sebuah simbol, bukan sekadar gelar administratif belaka.
Dan seharusnya simbol itu berdiri di atas moral yang kuat. Sebab jika tidak, maka kelak kita akan kebingungan sendiri: ini pahlawan versi survei atau pahlawan nasional?
Jadi, kalau ada yang bertanya, “Apakah Soeharto layak jadi pahlawan nasional?” maka pertanyaan itu mungkin tidak bisa dijawab hanya dengan satu kata. Tapi kalau yang bertanya masyarakat Talangsari, mereka mungkin menjawab, “Lah…yang menyerbu kami waktu-subuh-subuh itu siapa?” (*)
Bandar Lampung, 19 November 2025
