Oleh: Wijaya Kusumah/ Omjay
HATIPENA.COM – Belum lama ini publik kembali dibuat geleng-geleng kepala oleh pernyataan salah seorang anggota DPR. Dengan enteng ia mengatakan bahwa dirinya “tak level dengan rakyat jelata” dan menyebut bahwa tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan adalah hal yang biasa. Ucapan ini sontak menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat yang sedang berjuang menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok.
Mentalitas Elitis yang Membahayakan
Pernyataan tersebut bukan sekadar slip of the tongue. Ia mencerminkan mentalitas sebagian wakil rakyat yang merasa kedudukannya lebih tinggi daripada rakyat yang diwakilinya. Padahal, dalam sistem demokrasi, anggota DPR dipilih oleh rakyat dan sejatinya adalah pelayan rakyat, bukan tuan atas rakyat.
Ketika seorang wakil rakyat merasa “tak satu level” dengan rakyat, maka ia sedang merobohkan tembok kepercayaan yang menjadi dasar mandat politiknya. Demokrasi berubah menjadi olok-olok jika yang terpilih justru merasa jauh lebih tinggi dari yang memilih.
Kontras dengan Realitas Kehidupan Rakyat
Rp50 juta bagi sebagian anggota DPR mungkin dianggap angka “biasa.” Namun bagi rakyat kebanyakan, jumlah itu setara dengan pendapatan bertahun-tahun. Guru honorer, buruh pabrik, petani kecil, nelayan, hingga pedagang kaki lima bahkan mungkin tidak pernah membayangkan bisa memegang uang sebanyak itu dalam satu bulan.
Lebih menyedihkan lagi, banyak rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar: membayar uang sekolah anak, biaya kesehatan, atau sekadar membeli beras. Lalu di sisi lain, ada pejabat publik yang dengan mudah menyebut Rp50 juta sebagai sesuatu yang lumrah.
Lupa pada Filosofi “Wakil Rakyat”
Kata “wakil rakyat” seharusnya mengandung makna bahwa anggota DPR adalah perpanjangan tangan masyarakat di lembaga legislatif. Tugas utamanya adalah memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan mengedepankan fasilitas pribadi.
Ketika seorang anggota DPR lebih sibuk membela tunjangan perumahan ketimbang mengurusi mahalnya harga sembako atau sulitnya akses pendidikan dan kesehatan, maka yang terjadi adalah pembalikan makna perwakilan.
Saatnya Introspeksi
Ucapan arogan seperti itu harus menjadi alarm bagi kita semua. Anggota DPR perlu menyadari bahwa jabatan adalah amanah, bukan privilese. Tunjangan besar yang mereka terima bukanlah hadiah, melainkan konsekuensi dari beban tanggung jawab yang seharusnya mereka pikul.
Sebaliknya, rakyat juga perlu lebih kritis. Jangan mudah tergoda oleh janji-janji manis menjelang pemilu. Ingatlah bahwa kualitas wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen sangat ditentukan oleh pilihan rakyat itu sendiri.
Penutup
Pernyataan bahwa anggota DPR “tak level dengan rakyat jelata” adalah tamparan keras bagi nurani bangsa. Jika benar wakil rakyat menganggap dirinya di atas rakyat, maka ia telah kehilangan roh pengabdian.
Semoga kejadian ini menjadi cermin untuk memperbaiki diri, baik bagi para pejabat publik maupun masyarakat. Karena pada akhirnya, yang membuat seorang pejabat dihormati bukanlah tunjangan puluhan juta rupiah, melainkan kerendahan hati dan pengabdian tulus kepada rakyat yang diwakilinya. (*)
Salam blogger persahabatan
Wijaya Kusumah – omjay
Guru blogger Indonesia
Blog https://wijayalabs.com
